PENGANTAR TEORI PENGUKURAN INDEKS PEMBANGUNAN LITERASI MASYARAKAT (IPLM) Tahun 2021

Abstrak:

Gambaran Umum:

Dokumen ini menjelaskan secara komprehensif mengenai Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM), mulai dari latar belakang, dasar hukum, tujuan, sasaran, definisi, rumus pengukuran, tingkatan skor, hingga sistematika laporan. Ini adalah panduan penting bagi pemerintah daerah dalam melakukan pengukuran IPLM dan Tingkat Kegemaran Membaca (TGM).

Isi Dokumen secara Mendalam:
Latar Belakang, Dasar Hukum, Tujuan, Sasaran (Halaman 4-7):
Pengukuran IPLM dan TGM merupakan Indikator Kinerja Kunci (IKK) urusan pemerintahan bidang Perpustakaan berdasarkan Permendagri nomor 18 Tahun 2020.
Tujuannya adalah agar peserta mampu memahami IKK bidang perpustakaan, melakukan praktik pengukuran IPLM dan TGM, serta menyajikan data hasil pengukuran.
Sasarannya adalah terciptanya sinergi pusat dan daerah serta dukungan pemerintah daerah dalam pengukuran IKK. IPLM mengukur kelembagaan dengan data sekunder, sementara TGM mengukur perorangan dengan data primer (kuesioner).
Definisi IPLM (Halaman 8-9):
IPLM adalah data tingkat pembangunan literasi masyarakat yang diperoleh dari unsur-unsur pembangun literasi masyarakat yang bersumber dari data sekunder dan aspek masyarakat berdasarkan jenis perpustakaannya. Tujuannya adalah membina dan mengembangkan perpustakaan sebagai wahana belajar sepanjang hayat dan meningkatkan literasi masyarakat.
Rumus Pengukuran IPLM (Halaman 10-29):
IPLM dihitung menggunakan rumus yang melibatkan 7 Unsur Pembangun Literasi Masyarakat (UPLM) dibagi dengan Aspek Masyarakat (AM), kemudian dikalikan 100.
7 Unsur Pembangun Literasi Masyarakat (UPLM):
UPLM1: Pemerataan Layanan Perpustakaan (perbandingan lembaga perpustakaan dengan aspek masyarakat).
UPLM2: Ketercukupan Koleksi Perpustakaan (perbandingan ketersediaan koleksi dengan aspek masyarakat).
UPLM3: Ketercukupan Tenaga Perpustakaan (perbandingan tenaga perpustakaan dengan aspek masyarakat).
UPLM4: Tingkat Kunjungan Masyarakat per Hari (perbandingan kunjungan dengan aspek masyarakat).
UPLM5: Perpustakaan yang Dibina Sesuai Standar (perbandingan perpustakaan yang dibina/terakreditasi dengan total perpustakaan).
UPLM6: Keterlibatan Masyarakat dalam Sosialisasi (perbandingan masyarakat berpartisipasi sosialisasi dengan populasi).
UPLM7: Jumlah Anggota Perpustakaan (perbandingan anggota perpustakaan dengan aspek masyarakat).
Komponen Baru dalam Rumus IPLM (Halaman 13):
Aspek Masyarakat (AM): Berdasarkan segmentasi pemustaka per jenis perpustakaan (Umum, Sekolah, Perguruan Tinggi, Khusus).
Pembobotan per Jenis Perpustakaan:
Perpustakaan Umum: 50%
Perpustakaan Sekolah: 20%
Perpustakaan Perguruan Tinggi: 20%
Perpustakaan Khusus: 10%
Angka Pembagi Rasio: Untuk provinsi dan kabupaten/kota, diadopsi dari Standar Nasional Perpustakaan (SNP) untuk mencegah anomali angka rasio.
Angka Koreksi: Berdasarkan tingkat kepadatan penduduk, juga untuk mencegah anomali angka hasil pengukuran.
Tabel Angka Pembagi Rasio dan Angka Koreksi (Halaman 20-21): Dokumen menyediakan tabel spesifik untuk angka pembagi rasio berdasarkan jumlah penduduk di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, serta angka koreksi berdasarkan tingkat kepadatan penduduk.
Rincian Rumus Pengukuran UPLM1-UPLM7 (Halaman 22-29): Setiap UPLM memiliki rumus rinci yang mempertimbangkan berbagai jenis perpustakaan (umum, sekolah, perguruan tinggi, khusus) dan aspek masyarakat yang relevan.
Tahapan Pengukuran IPLM (Halaman 30-31):
Level Nasional: Rekapitulasi skor indeks provinsi dan pengukuran skor indeks nasional.
Level Provinsi: Rekapitulasi skor indeks kabupaten/kota dan pengukuran skor indeks provinsi.
Level Kabupaten/Kota: Pengumpulan dan penginputan data UPLM dan AM, pengukuran skor indeks kabupaten/kota.
Dokumen juga menyajikan jadwal pengukuran IPLM secara triwulanan.
Tingkatan Skor IPLM (Halaman 32-33):
IPLM dikategorikan ke dalam tingkatan skor: Sangat Rendah (0-29.9), Rendah (30-49.9), Sedang (50-79.9), Tinggi (80-89.9), dan Sangat Tinggi (90-100).
Ada pula usulan konversi skor indeks dengan target Renstra Perpustakaan Nasional.
Sistematika Laporan IPLM (Halaman 34-35):
Laporan pengukuran IPLM di tingkat provinsi dan kabupaten/kota terdiri dari Bagian Awal (Halaman Judul, Kata Pengantar, Daftar Isi, dll.), Bagian Isi (Bab I Pendahuluan, Bab II Metode Kerja, Bab III Hasil Pengukuran IPLM, Bab IV Penutup), dan Bagian Akhir (Lampiran).
Bab III mencakup hasil pengukuran masing-masing UPLM dan rekapitulasi UPLM, serta laporan skor IPLM provinsi/kabupaten/kota.
Informasi Tambahan (Halaman 36-38):
Dokumen ini juga mencantumkan informasi kontak dan tautan terkait instrumen IPLM.
Dokumen ini sangat detail dan berfungsi sebagai panduan operasional untuk pengukuran IPLM di Indonesia, menunjukkan komitmen Perpustakaan Nasional dalam memajukan literasi masyarakat.